PPSKR

Visi dan Misi PDI Perjuangan Sebagai partai politik yang berbasis nastondlisme dan plurattsme, PDI Perjuangan telah menetapkan visi dan misi politiknya jauh sebelum era reformasi bergulir. Visi dan Misi PDI Perjuangan dirancang guna mengisi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang sesuai dengan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945, relevan dengan nilai-nilai Pancasila serta sebangun dengan amat konstitusi UUD 1945. Visi politik PDI Perjuangan adalah pandangan ke depan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang berorientasi untuk mewujudkan kepentingan rakyat seperti diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan misi PDI Perjuangan yaitu melaksanakan tugas yang diemban oleh PDI Perjuangan sebagai realisasi dari visi perjuangan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai visi perjuangan, Pancasila sebagai ideologi politik negara dianggap relevan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa, terutama jika dikaitka...

Kondisi politik PDI di bawah kekuasaan Orde Baru tetap di warnai konflik, meskipun PDI telah berada di bawah kepemimpinan Soerjadi - orang muda yang dianggap bebas konflik seperti diharapkan oleh penguasa Orde Baru ketika itu. Ketika Soerjadi tampil sebagai Ketua Umum, ia berusaha melakukan proses pemberdayaan partai pada saat kekuatan negara masih dominan, kendatipun telah mulai kelihatan tanda-tanda bermunculannya tantangan dari dalam masyarakat. Kiprah Soerjadi kemudian diganjal oleh rekayasa elite penguasa pada Kongres Medan pada Juli 1993 yang sedianya akan mengukuhkan kepemimpinan untuk yang kedua kali. Kendati demikian, benih-benih pemberdayaan harus diakui telah mulai bersemi dan semakin marak manakala PDI memperoleh kepemimpinan baru di bawah “komando” Megawati Sukarnoputri. Munculnya putri sulung mendiang Presiden Rl pertama dalam kepemimpinan partai ini adalah suatu gejala politik baru yang cukup mengejutkan. Sosok Megawati Sukarnoputri yang mula-mula tidak dike...

SEJARAH RINGKAS KEIAHIRAN PDI PERJUANGAN Kelahiran PDI dan Reatitas Konflik Internal Sejarah berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Secara historis, PDI merupakan hasil penggabungan atau fusi dari lima partai politik, yaitu: (1) Partai Nasional Indonesia/PNI, (2) Partai Murba, (3) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia/IPKI, (4) Partai Kristen Indonesia/Parkindo, dan (5) Partai Khatolik. Pengelompokan kelima partai yang ini didasarkan pada dua basis ideologi yang berbeda, yakni basis ideologi nasionalis (PNI, Murba, dan IPKI) dan basis ideologi agama (Parkindo dan Partai Khatolik). Perbedaan ideologis ini di kemudian hari melahirkan persoalan besar dalam tubuh PDI, berkaitan persoalan dengan identitas partai (antara nasionalis dan agama/Kristen), termasuk di dalamnya persoalan konflik kepentingan (vested interest) antar taksi yang tak kun...

Teori Partisipasi Politik Terkait dengan teori partai politik di atas, dalam membahas masalah kepartaian juga periu disertakan teori partisipasi politik. Teori ini merupakan satu bidang kajian penting dalam ilmu politik, terutama untuk digunakan oleh para ahli ilmu politik dalam mengkaji dinamika kehidupan kepartaian di negara-negara yang sedang berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktit dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi berbagai kebijakan atau keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah (government policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadirj rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan [contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Di bawah ini akan...

LANDASAN TEORI Teori Partai Politik Dalam mendefinisikan partai politik, para pakar merumuskan dengan pandangan yang berbeda-beda. Menurut Sigmund Neumann partai politik sebagai orgdnisasi artikulatit yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktit dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu mengembangkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Ditinjau dari sudut pertumbuhan dan perkembangannya, keberadaan partai poltiik sebagai institusi politik modem sebenarnya masih relatif baru. Menurut Robert Michel, kehadiran partai politik yang terorganisir secara modern baru muncul pada sekitar akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 di negara-negara ...

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis sebagai fokus utama penelitian ini adalah: “Bagaimana Profil dan Strategi DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam menghadapi Pemilu 2014. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui lebih jauh profil DPC PDI Perjuangan Kota Depok pada Pemilu 2014. Untuk memahami secara lebih utuh dan obyektif strategi  DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam menghadapi Pemilu 2014. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentang profil dan strategi DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam menghadapi Pemilu legislatif 2014. Peneiitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan, anggota, kader dan simpatisan PDI Perjuangan tentang profil dan strategi DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Informasi hasil peneiitian ini dapat digunakan sebagi referensi pembanding dalam penyusunan agenda kegiatan partai polit...

Pemicu Munculnya Reformasi Tahun 1998 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Reformasi 1998 yang berlangsung di Indonesia tujuh tahun lalu yang dipicu oleh mahasiswa mempunyai tujuan jangka pendek yang sangat tegas dan jelas, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika dicermati, ketiga isu itu mempunyai hubungan langsung dengan usaha menciptakan keseimbangan baru antara negara sebagai wilayah kekuasaan politik dengan individu warga negara sebagai wilayah privat, dan komunitas masyarakat sipil (civil society) sebagai wilayah publik. Agar semua hal tersebut dapat dicapai, maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh negara adalah melakukan reformasi di bidang politik, terutama reformasi dalam kerangka penataan kehidupan kepartaian yang lebih efektif dalam menopang sistem politik demokrasi. Bung Hatta pernah melontarkan kritik tajam kepada partai politik berkaitan dengan buruknya citra mereka di awal era Demokrasi Liberal. Dapat dikatakan, ket...