Pemicu Munculnya Reformasi Tahun 1998

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi 1998 yang berlangsung di Indonesia tujuh tahun lalu yang dipicu oleh mahasiswa mempunyai tujuan jangka pendek yang sangat tegas dan jelas, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Jika dicermati, ketiga isu itu mempunyai hubungan langsung dengan usaha menciptakan keseimbangan baru antara negara sebagai wilayah kekuasaan politik dengan individu warga negara sebagai wilayah privat, dan komunitas masyarakat sipil (civil society) sebagai wilayah publik. Agar semua hal tersebut dapat dicapai, maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh negara adalah melakukan reformasi di bidang politik, terutama reformasi dalam kerangka penataan kehidupan kepartaian yang lebih efektif dalam menopang sistem politik demokrasi.

Bung Hatta pernah melontarkan kritik tajam kepada partai politik berkaitan dengan buruknya citra mereka di awal era Demokrasi Liberal. Dapat dikatakan, ketika itu hampir semua tokoh masyarakat, akademisi dan tokoh militer mengkritik eksistensi partai politik yang hanya memperhatikan kepentingan kelompok dan dirinya sendiri.  Suasana “anti partai” dan para elite-nya yang pernah terjadi pada 1945-1950 lalu, seperti berulang kembali dalam kehidupan kepartaian kita pada awal reformasi kemarin. Seiring bertiupnya angin reformasi yang membawa iklim keterbukaan dan kebebasan politik, bak jamur di musim hujan, partai poitik bermunculan dengan beragam ideologi, flatform perjuangannya masing-masing.

Era reformasi memang telah memberikan kebebasan dan kelonggaran seluas mungkin kepada segenap lapisan dan kelompok masyarakat untuk mendirikan partai-partai politik. Hanya dalam tempo singkat, tercatat lebih dari 169 partai politik lahir di era Reformasi. Pada awalnya mereka mencoba untuk ikut dalam “pesta demokrasi” 1999. Namun demikian, Undang-Undang Pemilihan Umum telah menyaring keikutsertaan mereka dalam Pemilu yang relatif demokratis di tahun 1999. Dari 169 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman, akhirnya hanya 48 partai yang diperbolehkan ikut serta dalam Pemilu 1999. 

Jumlah kepesertaan partai politik dalam Pemilu ini masih tergolong besar bila dibandingkan dengan kepesertaan Pemilu ^ertama di era Demokrasi Liberal tahun 1955. Ketika diselenggarakan Pemilu pertama 1955, jumlah partai politik yang ikut Pemilu terdaftar kurang dari 36 partai. Pada awal kemerdekaan, ketika Maklumat Pemerintah “Nomor X” dikeluarkan (tanggal 5 Nopember 1945), pada saat itu berlomba-lombalah setiap kelompok dan golongan masyarakat mendirikan partai politik. 

Menyusuri perjalanan panjang sejarah kepartaian kita, jarum sejarah sepertinya berputar balik. Kehidupan partai politik yang tengah pasang di era Reformasi sekarang sepertinya ingin mengulang masa-masa kejayaan partai politik era Demokrasi Parlementer atau era multi-partai tahun 1955. Ketika itu, partai politik terdiri dari berbagai aliran politik (ideologi), seperti nasionalisme, agama (Islamisme), tradisionalis, sosialisme dan komunisme. 

Nuansa demokratis ini tidak bertangsung lama karena seiring dengan tumbangnya rezim Orde Lama, secara otomatis lahir pula rezim Orde Baru. Di era ini, kehidupan politik dan kepartaian Indonesia sangat di warnai oleh dominasi Golkar dan vakumnya peranan partai politik. Rezim Orde Baru berhasil mendepolitiasi masyarakat, dan beberapa aliran ideology yang berkembang pada era Orde Lama telah disterilkan melalui fusi partai politik tahun 1973. Sehingga pada era Orde Baru hanya terdapat dua partai politik (PPP dan PDI) serta satu golongan (Golkar). 

Tumbangnya rezim Orde Baru telah membawa angin perubahan peta kepolitikan Indonesia. Dari sekian banyak partai politik yang lahir dan tumbuh di era Reformasi ini salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P adalah partai politik yang dalam sejarah perkembangannya telah dirnuati konflik internal yang panjang sejak di deklarasikan pada tanggal 10 Januari 1973. Di era Orde Baru, puncak konflik partai ini terjadi pada Kongres PDI pada tanggal 20-21 Juni 1996 di Medan.  Saat itu, kepemimpinan Megawati Sukarnoputri sepertinya tengah “digoyang” oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam konflik tersebut, beberapa pimpinan teras PDI yang didukung oleh pemerintah secara terbuka menentang kepemimpinan Megawati. Situasi ini mengakibatkan perpecahan di tubuh PDI yang kemudian melahirkan kubu PDI pro-Megawati dan kubu PDI pro-Soerjadi. Kongres Medan akhirnya menetapkan Budi Hardjono dari PDI pro-Soerjadi sebagai Ketua Umumnya. 

Rekayasa dan campur tangan pemerintah tersebut memaksa pendukung PDI pro-Megawati untuk segera menyelenggarakan Kongres ke-5 partai tersebut di Bali, pada bulan Oktober tahun 1998, guna memperjelas posisi mereka. Salah satu hasil keputusan Kongres adalah PDI Megawati perlu memisahkan diri dari PDI Pimpinan Budi Hardjono dengan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati yang disahkan pada tanggal 1 Februari 1997 melalui Akte Notaris. 

Tujuan praktis perubahan nama untuk membedakan dengan PDI Perjuangan dengan PDI pimpinan Soerjadi-Fatimah Achmad yang mendapat dukungan dari pemerintah Soeharto. Ini sesuai dengan tuntutan perundang-undangan politik baru. Tidak boleh ada nama dan lambang partai yang sama. Bagi PDI Perjuangan, menambahkan kata “Perjuangan” setelah PDI merupakan harga yang harus dibayar, karena Kongres di Bali secara tegas memutuskan bahwa PDI Perjuangan harus mengikuti Pemilu 1999 dengan mengusung Megawati Sukarnoputri sebagai calon Presidennya. PDI Perjuangan lahir seiring dengan lahirnya reformasi di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan partai yang dengan tegas mendukung reformasi dan menentang segala bentuk praktek politik Orde Baru. Sikap PDI Perjuangan pimpinan Megawati dalam mendorong reformasi sudah tampak sejak tahun  1987, sejak partai tersebut masih bernama PDI. PDI menggambarkan betapa bahayanya korupsi yang ketika itu sedang terjadi dan telah membudaya dengan akar yang dalam dan skala cakupan atas segi-segi kehidupan negara yang sangat luas. 

PDI telah memperingatkan sambil memberikan konsepnya tentang bagaimana mekanisme pasar harus diatur untuk mencegah terperosoknya ekonomi nasional pada sistem liberalisme pasar bebas. Sudah sejak tahun 1994, PDI bersuara lantang tentang kredit macet yang akan menjadi malapetaka besar bagi perekonomian bangsa ini jika tidak ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Atas inisiatif Megawati, Litbang PDI diminta untuk memberi konperensi pers tentang masalah kredit macet pada tahun 1994. Megawati melontarkan gagasannya bahwa harus dibentuk badan khusus yang menampung masalah kredit macet yang jumlahnya sangat besar itu. Keadilan harus ditegakkan dengan mengusut dan menghukum para debitur yang menyebabkan kredit macet dengan nilai ratusan triliun itu yang harus ditanggulangi negara (APBN). Pernyataan itu, terlihat dari notulen hasil rapat di DPR dan kliping media massa, bahwa sejak paket deregulasi Oktober 1988 yang meliberalisasi dunia perbankan secara “gila-gilan”, PDI telah mengatakan bahwa ini akan membawa malapetaka besar buat dunia perbankan dan perekonomian nasional. 

Menjelang Pemilu, Megawati memaparkan agenda PDI Perjuangan dalam menyongsong reformasi, baik di bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Dengan tegas PDI Perjuangan mendasarkan platform politiknya pada upaya pembentukan pemerintahan yang berdasarkan pada asas keadilan dan wibawa hukum. Demikan juga pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi merupakan hal penting yang harus segera dilaksanakan, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dapat diterapkan secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mengenai reformasi di bidang ekonomi, PDI Perjuangan tampak realistis dalam platform-nya, yaitu antara lain mengedepankan gagasan pengembangan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan realitas ekonomi pasar terbuka yang telah dasar dari interaksi ekonomi global. Ekonomi kerakyatan dalam konteks perekonomian pasar terbuka dilakukan dengan cara mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah, yang berdaya saling tinggi serta didukung secara etektif oleh pemerintah. 

Pada masa Orde Baru, PDI Perjuangan - yang saat itu masih bernama PDI - merupakan partai yang mendapat tekanan luar biasa dari pemerintahan Soeharto. Strategi penataan partai politik di Indonesia pada masa awal Orde Baru salah satunya dilakukan dengan melakukan penataan di bidang ideologi. Kebijakan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik dan organisasi massa yang dibacakan pada pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 1982, yang isinya menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi massa dilegitiasi melalui ketetapan Sidang Umum MPR tahun 1983. Hal ini merupakan upaya pemerintah Orde Baru dalam memperkuat kekuasaan melalui penciptaan stabilitas politik serta dengan cara menghapuskan asas yang melekat pada partai politik, yakni PPP dan PDI. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih memberikan peluang kepada partai politik untuk mencantumkan asas atau ciri, dimana asas “Islam” digunakan sebagai ciri PPP, sedang PDI menggunakan asas “demokrasi dan keadilan” sebagai ciri partainya.

Guna memperkuat kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi politik, antara lain dengan melakukan penataan kehidupan kepartaian, penerapan kebijakan massa mengambang (floating mass) dan pemantapan stabilitas politik nasional (political order). Strategi kepartaian yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru tersebut, mengakibatkan menguatnya peran negara yang vis-a-vis berhadapan dengan kekuatan masyarakat, telah menempatkan peran yang hegemonik penguasa terhadap posisi rakyat. Dengan makin kokohnya kekuasaan negara, hal tersebut jelas berimplikasi pada lemahnya partisipasi politik dan kontrol sosial, termasuk di dalamnya parlemen, pers dan kelompok-kelompok kepentingan. Hal tersebut pada gilirannya tingginya eskalasi konflik politik antara elite (penguasa) dengan massa (rakyat). Berbagai kebijakan yang cenderung dianggap oleh para pengamat sebagai depolitisasi, deideologisasi dan marjinalisasi peran kelompok oposisi, akhirnya diterapkan secara efektif dan praktis tanpa oleh pemerintah tanpa perlawanan berarti dari masyarakat.

Strategi politik Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas politik jelas sangat merugikan kepentingan PDI Perjuangan, terutama dalam konteks pembatasan ruang gerak politik dalam memperjuangkan kepentingan politiknya. Strategi politik yang diiakukan oleh pemerintah Orde Baru berimplikasil pada pelemahan basis ideologi partai dan secara otomatis kemampuan partai dalam memperjuangkan kepentingan konstituen-nya serta kepentingan hajat hidup orang banyak. Atas dasar kondisi itu, partisipasi politik masyarakat menjadi demikian minimal dan pada gilirannya makin mengukuhkan atau melanggengkan kelangsungan kekuasaan Orde Baru yang pragmatis-otoriter. 

Penataan sistem kepartaian yang diiakukan oleh pemerintah Orde Baru, telah melahirkan partai politik dengan lambang “kepala banteng”, Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI terbentuk sebagai hasil fusi atau koalisi beberapa partai politik, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, dan Murba yang difusikan tahun 1973. Sejak proses penggabungan hingga pada Pemilu tahun 1998, perolehan suara PDI dalam setiap Pemilu selalu menempati urutan paling bawah dengan angka jauh di bawah Golkar. Tetapi kemudian pada tahun 1999, seiring dengan semakin maraknya tuntutan demokrasi dalam kehidupan politik, perolehan suara PDI (Perjuangan) meningkat secara drastis.

PDI Perjuangan telah berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan suara nasional tertinggi. Namun ke depan, PDI Perjuangan tetap menghadapi berbagai tantangan berat dalam menghadapi Pemilu 2014. Oleh karena itu dipertukan upaya-upaya bersifat strategis dalam menghadapi Pemilu 214 guna meraih kembali kemenangan seperti Pemilu 1999 terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai 

ibukota negara.

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa, yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kotamadya, yaitu: Kotamadya Jakarta Pusat (dengan luas daratan 47,8 km), Kotamadya Jakarta Utara (dengan luas daratan 154,01 km), Kotamadya Jakarta Barat (dengan luas daratan 126,15 km), Kotamadya Jakarta Timur (dengan luas daratan 146, 44 km), Kotamadya Jakarta Selatan (dengan luas wilayah 145,73 km), dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu (dengan luas wilayah daratan keseluruhan 53,7 km). Keadaan masyarakat terdiri berbagai unsur agama, budaya, ras dan etnik yang mayoritas penduduknya adalah kaum urban yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat teknologi yang sangat padat penduduknya yang mayoritas penduduknya adalah kaum urban, yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di seluruh pelosok Indonesia dengan latar belakang agama, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keadaan ini tentunya potensial mengakibatkan terjadinya berbagai benturan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan dari beberapa kelompok yang ada, sehingga dalam proses rekrutmen politik dari masing-masing partai dalam menggalang kekuatan perlu dilakukakan upaya-upaya yang strategis. 

Atas dasar posisi strategis Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, partai politik memiliki peran yang penting dalam mengontrol dan mengawasi gerak langkah pembangunan. Hal ini karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan tentu harus dapat menampilkan diri sebagai partai yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan keberadaannya sebagai partai nasional dengan asas “demokrasi dan keadilan” yang berorientasi “kerakyatan”. Sejak kelahirannya, PDI dikenal sebagai partai yang selalu dirundung kemelut internal yang nampaknya tidak pernah terputus. Dan barulah setelah PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri konflik-konflik internal itu semakin lama semakin berkurang. Hal ini karena Megawati dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan para pendukungnya dengan menetapkan gaya kepemimpinannya yang kharismatik.

Di bawah kepemimpinan Megawati Soekamoputri yang akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, juga dipengaruhi oleh beberapa keberhasilan PDI Perjuangan dalam Pemilu sebelumnya. Pertama, tema dan materi yang dibawakan PDI Perjuangan cukup menarik, dalam arti PDI Perjuangan telah berhasil menampilkan isu-isu segar. Di samping itu pendekatan yang digunakan PDI Perjuangan selalu berusaha mengidentikkan dirinya sebagai “partai wong cilik” atau “partai orang miskin”, ternyata cukup etektik dalam menarik simpati lapisan masyarakat kelas bawah (grass roots). Mereka pada yang diidentifikasi oleh PDI Perjuangan sebagai wong cilik adalah para petani, pengemudi becak, buruh, pekerja kasar, dan penganggur kelihatan sangat menonjol dalam setiap kampanye yang diselenggarakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Citra Partai orang miskin juga diwujudkan dengan dibukanya dompet sumbangan dan berbagai kalangan masyarakat untuk keperluan kampanye, termasuk dari kalangan ulama yang tadinya sebagai basis PPP. 

Kedua, keberhasilan dalam menarik massa pendukung dengan memanfaatkan nama besar mendiang Presiden pertama Rl, Ir. Soekarno, juga merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan kampanye PDI Perjuangan. Hal ini terlihat setiap kampanye yang dilakukan oleh Megawati temyata banyak menyedot massa simpatisan dan pendukung yang melimpah sambil membawa poster mendiang Presiden Soekarno. 

Ketiga, keberhasilan dalam menarik suara pemilih dari kelompok wanita dan kalangan muda. Kelompok wanita yang telah digarap oleh PDI Perjuangan adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan birokrasi yang berasal dari kalangan non-pemerintah. Di samping itu, partai ini juga mencoba memperbesar dukungannya dari kalangan pemuda, karena pemahaman mereka sekitar 10% dari pemilih pada setiap Pemilu merupakan pemilih muda pamula yang baru pertama kali ikut Pemilu.

Dengan beberapa tema kampanye yang dapat mengakomodasi berbagai   kepentingan,   maka   PDI  Perjuangan   dapat   meraih   suara terbanyak pada Pemilu 1999. Hasil yang diperoleh pada Pemilu 1999 merupakan contoh sukses (succsess story) tantangan yang berat bagi PDI Perjuangan, khususnya menghadapi Pemilu 2004, yaitu bagaimana mengembangkan atau paling tidak mempertahankan citra PDI Perjuangan yang sudah cukup baik di mata masyarakat, agar perolehan suara yang didapatkan PDI Perjuangan tetap signitikan. Kegagalan PDI Perjuangan dalam memelihara simpati masyarakat dalam Pemilu 2004, akan berakibat fatal bagi PDI Perjuangan. Sehubungan dengan persoalan tersebut, PDI Perjuangan, khususnya di wilayah Propinsi DKI Jakarta, memandang persoalan-persoalan sebagaimana telah dikemukakan di atas sebagai isu yang perlu diantisipasi untuk menghindarkan hal-hal yang bdak diinginkan, khususnya dalam menyusun strategi pemenangan Pemilu 2004.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulusuran secara lebih jauh dan mendalam tentang Strategi DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Panduan Skripsi Selengkapnya