PPSKR

Green Banking Pada Bisnis Perkreditan Untuk Menghindari Kerusakan Lingkungan  Bisnis perkreditan memiliki dampak dan risiko tidak langsung terhadap lingkungan. Risiko tersebut timbul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai bank yang dapat merusak lingkungan. Untuk menghindari efek ini, bank harus menerapkan green banking saat memberikan kredit. Dalam artikel ini akan mengkaji sejauh mana perjanjian green banking telah dimasukkan ke dalam undang-undang perbankan Indonesia dan berapa banyak bank yang dapat menjatuhkan sanksi kepada kreditur yang merusak lingkungan.  Dalam penulisan artikel ini digunakan metode hukum normatif, yaitu menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan perbankan telah mengatur penerapan green banking, dan bank masih belum dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang merusak lingkungan.  Pesatnya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya perkembangan dan perubahan nilai ...

Rencana Pembuatan Aplikasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Latar Belakang Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tugas pokok fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan melakukan dukungan kegiatan sesuai tupoksinya seperti melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 pasal 266.  Secara khusus tupoksi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dengan melakukan kegiatan (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, (2) Peyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perenca...